70 Tahun Kaa Bandung Refleksi Strategis Langkah Diplomasi Indonesia - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955) semakin relevan di tengah ketidakpastian global, terutama yang dipicu rivalitas antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Itu sebabnya negara-negara Dunia Selatan perlu mendorong kerja sama lebih erat dan strategis. Di tengah perubahan tatanan global, semangat Konferensi Asia Afrika (KAA), justru semakin relevan.

Dunia Selatan perlu mengaktualisasikan semangat Deklarasi Bandung, agar selaras dengan situasi dunia mutakhir.

Upaya itu kian penting, mengingat akhir-akhir ini relasi bumi lebih diwarnai pendekatan unilateral, terutama oleh kekuatan-kekuatan utama dunia.

Dalam peta politik dunia seperti itu, Deklarasi Bandung 1955 yang salah satu poinnya menyatakan negara Asia-Afrika mempunyai kewenangan menentukan nasib sendiri, tetap terasa relevan.

KAA sendiri berjalan pada 18-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung. KAA dihadiri oleh 29 negara, dengan Indonesia dan India sebagai motornya.

Kesepakatan krusial dari KAA yang selalu aktual adalah, negara partisipan menyatakan, mereka bebas dari kolonialisme, imperialisme, termasuk juga kemiskinan, ketidaktahuan, dan ketakutan.

Mendorong perdamaian

Dalam rangkaian lawatan ke area Timur Tengah baru-baru ini, masing-masing ke Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar dan Jordania, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia pada prinsip politik luar negeri yang bebas-aktif dan netral, sekaligus mengedepankan hubungan tenteram dengan semua negara. Pernyataan itu disampaikan dalam sesi ADF Talk pada Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025, di Antalya, Turki (Jumat, 11/4).

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa prinsip ini telah menjadi landasan diplomasi Indonesia sejak era pendiri bangsa, termasuk ketika Indonesia berbareng India, Mesir, dan Yugoslavia mempelopori Gerakan Non-Blok pada 1961.

"Rakyat kami tidak mau terlibat dalam aliansi alias blok militer manapun. Kami memilih netral," tegasnya. Prabowo juga mengutip filosofi antik Asia yang dipegang teguh dalam kebijakan luar negeri Indonesia: "Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak."

Prinsip ini menurut Prabowo, menjadi kunci menjaga stabilitas dan perdamaian. Presiden mencontohkan gimana prinsip serupa diterapkan dalam ASEAN, di mana negara-negara personil memilih perbincangan daripada bentrok meski mempunyai perbedaan. "Kita lebih memilih bicara, bicara, dan bicara. Meski terkadang membosankan, itu lebih baik daripada bertikai," ucap Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai mediator dan jembatan dalam hubungan internasional, khususnya di antara negara-negara besar.

Indonesia mau menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan global, sekaligus mengharapkan penghormatan yang sama terhadap kedaulatan masing-masing. Komitmen ini tercermin dalam kebijakan "bertetangga baik" yang menjadi pilar diplomasi Indonesia sejak awal kepemimpinannya.

Selaras dengan pendapat Prabowo (selaku Menhan) saat berbincang dalam forum Shangri-La Dialogue, pertengahan tahun lampau di Singapura, bahwa baik di area maupun global, Indonesia bakal lebih memosisikan diri sebagai “tetangga yang baik” (good neighbour policy).

Di kawasan, kebijakan ini mengakar pada nilai-nilai Asia yang lebih menitikberatkan pada sisi harmoni daripada keakuan, lebih pada rasa daripada semata-mata rasio.

Gagasan Prabowo berbasis pada tradisi di negeri kita, bahwa tetangga merupakan pihak yang dekat, yang bakal menolong kita ketika sedang menghadapi kesulitan. Tetangga yang bakal segera datang menolong, bukan kerabat kandung yang tinggal berjauhan.

Good neighbour policy diyakini mampu diterapkan dalam kehidupan bernegara. Seperti sikap saling menghormati dan menghargai, menjadi opsi untuk penyelesaian seandainya ada sengketa wilayah, sebagaimana ketegangan di LCS (Laut Cina Selatan) beberapa waktu lalu.

Muhibah Prabowo ke Timur Tengah (termasuk Turki) sejatinya juga sejalan dengan kebijakan politik luar negeri (polugri) bebas aktif. Sehingga perjalanan Prabowo menemui pemimpin negara sahabat dan terlibat dalam sejumlah konvensi internasional sesuai dengan prinsip bebas aktif tersebut.

Bebas - aktif sudah menjadi prinsip polugri RI sejak lama. Bebas merujuk pada keleluasaan memilih langkah diplomasi sesuai kepentingan nasional tanpa tekanan dari pihak asing. Aktif merujuk kontribusi Indonesia dalam upaya perdamaian dunia.

Prabowo memastikan, sebagai negara nonblok, Indonesia tidak bakal berpihak kepada poros tertentu. Menurut Prabowo, Indonesia bakal lebih mengedepankan sikap saling menghormati eksistensi, martabat dan kedaulatan setiap negara.

Tokoh global

Langkah Presiden Prabowo untuk berkedudukan aktif dan konstruktif untuk mencari solusi atas problem kemanusiaan di bumi patut diapresiasi.

Meski secara geografis, letak Indonesia jauh dari Timur Tengah, sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia mampu menjadi tokoh krusial dalam mencari solusi tenteram sehubungan krisis berlarut di Timur Tengah.

Setiap pemimpin tentu mempunyai idealisme, kebijakan, dan pendekatan berbeda dalam melaksanakan hubungan luar negeri. Satu perihal yang pasti, para pemimpin mau memandang kehidupan rakyatnya lebih baik dan gambaran negaranya dihormati dalam pergaulan politik dunia.

Prabowo yang berlatar belakang militer, mungkin saja lebih tertarik pada rumor pertahanan – keamanan dan geopolitik di kawasan. Dengan rekam jejaknya yang panjang dalam atmosfer internasional, apalagi sejak tetap belia, diperkirakan Prabowo bakal lebih aktif menyuarakan kepentingan Indonesia di konvensi internasional dan forummultilateral.

Politik luar negeri bebas aktif yang secara konsisten dipilih pemerintah Republik Indonesia diyakini bakal datang dalam corak yang berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo bakal membawa style diplomasi kebijakan luar negeri yang lebih aktif, aspiratif, tapi juga sekaligus lebih tegas.

Dengan pendekatan seperti itu, sangat mungkin Indonesia bakal memainkan peran yang lebih besar dan strategis di tengah situasi geopolitik dunia yang banget dinamis.

Indonesia juga bakal lebih kuat memosisikan diri di antara dua kekuatan raksasa dunia, AS dan Tiongkok, tidak sekadar menjadi mitra jual beli yang kemudian terjebak dalam ketergantungan berlebihan terhadap dua poros tersebut.

Pada saat yang sama, momentum tersebut mampu dimaksimalkan oleh Indonesia untuk menanam fondasi hubungan yang lebih kuat dengan kekuatan besar dunia, tanpa mesti menggadaikan sikap politik nonblok yang tetap dipegang teguh.

Lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara untuk pertemuan bilateral dan multilateral itu patut didukung sebagai langkah awal penerapan kebijakan luar negeri Indonesia.

Ada angan besar bahwa di pemerintahan Prabowo, Indonesia bakal mampu berkedudukan dan berperan-serta aktif dalam dinamika dunia yang penuh ketegangan geopolitik maupun ekonomi.

Yang pertama dan utama, sesuai dengan konstitusi yang mengamanatkan prinsip antipenjajahan, tentu saja pemerintah Indonesia mesti menggarisbawahi rumor penindasan yang terjadi di Palestina.

Presiden mesti menyuarakan dengan lantang penolakan terhadap Israel yang telah menjajah Palestina, apalagi diduga melakukan genosida.

Harus diakui, ketegangan politik di Timur Tengah, juga perang yang belum mereda antara Rusia dan Ukraina, punya akibat signifikan, terutama pengaruhnya terhadap kebutuhan daya dan pangan bagi negara-negara di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, nyaris semua negara di bumi termasuk Indonesia sudah merasakan imbasnya.

Ikhtiar Prabowo juga mendapat penghargaan dari organisasi internasional. Indonesia juga bukan negara adidaya.

Namun dengan pengetahuan dan keaktifan Presiden Prabowo membangun support dan kepercayaan para pemimpin global, kiranya kita layak berambisi setidaknya Prabowo bakal mampu memaksimalkan kekuatan dan kontribusi Indonesia dalam penyelesaian krisis global, baik politik maupun ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto berbareng sembilan presiden dan perdana menteri dari beragam negara diprediksi menjadi pemimpin bumi berpengaruh, baik di tingkat area maupun global, menurut harian terbesar di Singapura The Straits Times.

Dalam tulisan berjudul "Meet the 10 world leaders to watch in 2025" yang disiarkan The Straits Times, awal Januari lalu, Prabowo masuk daftar 10 pemimpin yang menjadi tokoh dunia berbareng Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri (PM) China Xi Jinping, PM Jepang Shigeru Ishiba, PM India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, PM Australia Anthony Albanese, dan PM Malaysia Anwar .

Ada beberapa aspek yang menjadi sorotan The Straits Times, sehingga Prabowo masuk daftar pemimpin bumi yang diprediksi mempengaruhi dinamika di area regional dan global. Dalam artikelnya itu, Prabowo dinilai berkesempatan bakal menjadi sosok yang dominan dalam kepemimpinan di kawasan.

The Straits Times menyebut beberapa langkah tegas pemerintahan Prabowo dalam beberapa forum-forum multilateral, misalnya saja kemauan Indonesia untuk berasosiasi sebagai personil penuh BRICS.

The Straits Times lanjut menilai Presiden Prabowo tak ragu untuk menempuh pendekatan luar negeri yang berbeda dari pendahulunya, termasuk di antaranya memperkuat hubungan dan meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan Rusia dan China.

*) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.

Copyright © BERITAJA 2025