Trending

BP Tapera memastikan skema pembiayaan Tapera kedepankan asas keadilan - Beritaja

Sedang Trending 1 minggu yang lalu
Kami terus memikirkan apa saja faedah bagi penabung mulai agar aspek keadilan dan kemanfaatan bertindak bagi semua peserta.

Jakarta (BERITAJA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan skema pembiayaan Tapera yang mengedepankan asas kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh peserta.

Pernyataan itu disampaikan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho merespons penolakan publik terhadap Tapera, yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta belum punya rumah.

“Jadi bukan hanya MBR (yang dapat merasakan manfaatnya, Red), tetapi juga para penabung mulia. Kami terus memikirkan apa saja faedah bagi penabung mulai agar aspek keadilan dan kemanfaatan bertindak bagi semua peserta,” kata Heru dalam wawancara dengan BERITAJA, di Jakarta, Selasa.

Penabung mulia merupakan istilah yang ditujukan kepada peserta yang tidak masuk dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan sudah mempunyai rumah.

Berdasarkan izin Tapera, pekerja yang tidak masuk golongan MBR tidak dapat mendapatkan akses pembiayaan perumahan yang murah, dan hanya bakal mendapatkan pengembalian simpanan pokok beserta hasil pemupukannya setelah masa kepesertaannya berakhir.

Heru menyadari dengan penolakan yang luas dari publik terhadap Tapera. Oleh lantaran itu, dia merasa bahwa lembaganya tetap perlu membangun kepercayaan masyarakat sebelum nantinyamampu mulai melakukan pemotongan ataupun membuka simpanan kepesertaan baru.

Dia mengatakan bahwa BP Tapera terus berupaya mengembangkan dan memperbaiki tata kelola pengelolaan dana, kepesertaan, dan tata kelola pemanfaatan dana.

Tak hanya itu, pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk mengoptimalkan simpanan para peserta juga menjadi konsentrasi utama BP Tapera saat ini.

Heru menambahkan beberapa upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Tapera adalah mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.

Selain kerja sama dengan Ombudsman RI, BP Tapera juga telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan biaya Tapera.
Baca juga: BP Tapera: Sifat wajib iuran Tapera sudah sesuai dengan UU
Baca juga: BP Tapera mengembangkan beragam faedah menarik bagi penabung mulia


Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close