Dprd Kaji Keterlibatan Bumd Dalam Pembangunan Sjut - Beritaja

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mengkaji keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) demi meringankan beban pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

"Akan jauh lebih efektif kerja sama antara Pemprov DKI dengan BUMD. Kalau hanya penugasan, maka Pemprov DKI perlu memberikan penyertaan modal," ujar personil Bapemperda DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Penegasan tersebut lantaran saat ini revisi Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas sedang membahas secara maraton pasal per pasal.

Ia juga meyakini andaikan Pemprov DKI melakukan kerja sama dengan BUMD, maka pembuatan SJUT bisa lebih optimal dibandingkan hanya pemberian penugasan.

Berita lain dengan Judul: Akademisi: Aturan sewa SJUT berpotensi bebani masyarakat

"Contoh penugasan nan saat ini diberikan ke Sarana Jaya, sampai hari ini belum dikerjakan, artinya tidak ada kepastian. Tapi jika itu kerja sama maka bakal lebih efektif," kata Gembong menambahkan.

Meski demikian, personil Bapemperda Andyka mengimbau agar sistem pembuatan SJUT nan melibatkan BUMD ataupun pihak ketiga dikaji kembali, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.

"Dicek aturannya, BUMD punya kekayaan nan dipisahkan. Coba dikaji lagi. Masih banyak nan kudu dijelaskan secara komprehensif. Jangan sampai menyulitkan diri sendiri dan jangan ada izin nan ditabrak," katanya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menjelaskan anggaran nan diperlukan untuk membikin SJUT cukup besar, sehingga BUMD diharapkan bisa membantu menyukseskan penataan kota ini.

Berita lain dengan Judul: Akademisi: Revisi Perda SJUT bertentangan dengan UU Cipta Kerja

"SJUT itu investasinya mahal, pekerjaan kita juga ada prioritas memperbaiki jalan, mengatasi kemacetan, banjir maupun untuk mendorong agar ekonomi bangkit kembali. Kalau SJUT pemerintah nan bakal bangun, butuh berapa triliun? Sehingga pemerintah belum mampu. Jadi opsi kita penugasan di BUMD, kerja sama Pemda dengan badan usaha," katanya.