Gubernur Banten Usulkan Ppn Pada Program Pembangunan Rtlh Dihapus - Beritaja

3 minggu yang lalu

Serang (BERITAJA) - Gubernur Banten Andra Soni mengusulkan kepada pemerintah pusat agar melakukan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

"Kami ajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk tidak dikenakan PPN dalam pengembangan rumah tidak layak huni, sehingga mampu ditindaklanjuti dan lebih optimal menjawab kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni," kata Andra di Serang, Banten, Kamis.

Ia mengatakan Pemprov Banten telah menyelesaikan pembangunan dua unit rumah layak huni di Desa Cokop Sulanjana, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang.

"Kondisi kedua rumah tersebut sebelumnya dilaporkan memprihatinkan, sekarang telah di bangun kembali menggunakan struktur Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan pola modular," katanya.

Menurutnya, pola ini dinilai efisien dan sigap dalam proses pembangunan. Masing-masing rumah dibangun dengan anggaran senilai Rp75 juta per unit, termasuk PPN.

“Dua family ini mendapatkan support rumah layak huni dengan pola modular. Pola ini bakal kita jadikan program ke depan untuk menunjang sasaran nasional program 3 juta rumah yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Andra juga mengutarakan pesan unik kepada penerima support untuk tetap menjaga kebersihan dan pola hidup sehat.

"Tadi saya sampaikan ke family penerima bantuan, meskipun berasal dari family kurang mampu, kita tetap wajib hidup bersih. Rumahnya sekarang sudah layak, maka jagalah agar tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Andra menegaskan program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini menjadi bagian dari agenda prioritas Pemprov Banten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan kediaman yang layak, aman, dan sehat, terutama bagi family prasejahtera.

anda berada diakhir artikel berita dengan judul: