HIMKI ungkap kendala ekspor barang dan kerajinan ke luar negeri - BeritAja

8 bulan yang lalu

beritaja.com

Jakarta (BERITAJA.COM) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyampaikan salah satu hambatan ekspor produk-produk mebel dan kerajinan ke luar negeri adalah kurangnya kesiapan bahan baku.

"Bahan baku jadi salah satu hambatan sehingga produksi kurang maksimal. Tata niaga mengenai bahan baku ini kudu kita perbaiki," kata Ketua Presidium HIMKI Abdul Sobur pada aktivitas pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2023 di Jakarta, Kamis.

Abdul menyampaikan bahwa selain bahan baku, hambatan lainnya adalah standar sertifikasi untuk dapat melakukan ekspor ke Eropa, ialah Sustainable Forestry Initiative (SFI) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Ia berambisi agar pemerintah menyederhanakan patokan ini agar para eksportir lebih mudah melakukan transaksi jual beli dengan pembeli di luar negeri.

Selanjutnya, HIMKI juga berambisi agar Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dapat memberikan solusi pembiayaan bagi para pelaku upaya untuk aktivitas ekspor.

Berita lain dengan Judul: Kerek ekspor, Kemenperin bawa 28 IKM furnitur ke pameran internasional

Ia mengatakan, sudah ada support dari pemerintah melalui LPEI nan telah mendanai 54 personil HIMKI dengan kembang hanya 6 persen.

Namun demikian, Abdul meminta jumlah dan cakupannya diperluas, sehingga bisa diakses oleh seluruh personil HIMKI.

HIMKI berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi melalui ekspor mebel dan barang-barang kerajinan dari Indonesia.

Ia mengaku optimistis sasaran ekspor sebesar 5 miliar dolar AS (Rp 77 triliun) hingga akhir tahun 2024 dapat tercapai andaikan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama mewujudkannya

"Kalau suasana upaya terus membaik, kami optimistis mampu. Tetapi kami berambisi pemerintah turun tangan membantu meringankan," katanya.

Berita lain dengan Judul: Rachmat Gobel ungkap peran industri mebel pada serapan tenaga kerja

Pada kesempatan nan sama, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa persoalan bahan baku bakal segera dibahas berbareng pihak terkait, di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perindustrian.

Ia mengatakan, SVLK jangan sampai menjadi halangan ekspor Indonesia. Menurut dia, SVLK ditanggung pemerintah, di mana anggarannya ada di KLHK.

"Sebenarnya ketentuan itu untuk membuktikan legalitas dan traceability, tetapi jangan sampai membebani pengusaha," kata Airlangga.

Menko Airlangga menambahkan, pihaknya mendorong LPEI untuk memperbesar nilai pinjaman mencapai Rp5 miliar bagi eksportir mebel dan kerajinan dari Indonesia.

Namun demikian, perihal tersebut perlu dibahas lebih lanjut berbareng Kemenperin.

Berita lain dengan Judul: Presiden Jokowi berpesan, pengusaha mebel agar jaga kelestarian hutan