English (US) · 
Indonesian (ID) · 
.png "Sedang Trending")
1 bulan yang lalu
Hamilton, Kanada (BERITAJA) - PBB pada Selasa (10/12) menyoroti perjanjian pemisahan pasukan di tengah serangan Israel terhadap Suriah, sekaligus mengecam segala corak pelanggaran terhadap integritas wilayah Suriah.
“Sudah sangat jelas bahwa kami menentang pelanggaran apa pun terhadap integritas wilayah Suriah. Kami menentang serangan-serangan semacam ini,” ujar ahli bicara Stephane Dujarric dalam konvensi pers.
Menggambarkan runtuhnya rezim Assad yang telah berkuasa lebih dari 60 tahun sebagai "titik kembali bagi Suriah," Dujarric menambahkan, “Situasi ini semestinya tidak dimanfaatkan oleh negara-negara tetangga untuk menyerobot wilayah Suriah".
"Sebaliknya, ini semestinya menjadi kesempatan bagi semua pihak di area dan di luar area untuk mendukung rakyat Suriah.”
Ia menyerukan transisi yang dipimpin oleh Suriah sendiri, yang berkarakter inklusif, dan memastikan semua minoritas di Suriah merasa kondusif serta menjadi bagian dari bangsa Suriah.
Pernyataan Israel tentang Dataran Tinggi Golan
Menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan bahwa “Dataran Tinggi Golan bakal selamanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Israel,” Dujarric menegaskan bahwa PBB menganggap “Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah pendudukan.”
“Kami sudah sangat jelas soal pelanggaran perjanjian pemisahan pasukan (1974) setelah pendudukan area penyangga oleh IDF (militer Israel),” tambahnya.
Perjanjian Pemisahan Pasukan 1974 antara Israel dan Suriah menetapkan batas-batas area penyangga dan wilayah demiliterisasi.
Israel merebut sebagian besar wilayah Dataran Tinggi Golan selama perang Timur Tengah pada tahun 1967 dan kemudian mencaplok wilayah tersebut, meskipun langkah ini tidak pernah diakui oleh organisasi internasional.
Pada Minggu (8/12), militer Israel memberlakukan "zona militer tertutup" di Dataran Tinggi Golan yang diduduki, menyusul kejatuhan rezim Assad secara mendadak.
Ketika ditanya apakah Israel bakal mematuhi peringatan PBB dan perjanjian pemisahan, Dujarric mengatakan kepada Anadolu bahwa PBB tidak dapat “memprediksi masa depan” tetapi dapat “mengimbau semua pihak untuk memastikan keamanan dan stabilitas Suriah, menghormati norma internasional, serta menjaga integritas wilayah Suriah.”
Menggambarkan hubungan Israel dengan PBB sebagai “rumit,” Dujarric mengatakan bahwa saluran komunikasi politik, kemanusiaan, dan penjaga perdamaian PBB “tetap terbuka” dengan Israel.
Kelompok Anti-Rezim dan Resolusi Dewan Keamanan PBB
Menanggapi pertanyaan tentang Hayat Tahrir al-Sham (HTS), golongan anti-rezim di Suriah yang kemungkinan dikeluarkan dari daftar teroris, Dujarric menjelaskan bahwa proses tersebut bakal dilakukan melalui ombudsman Dewan Keamanan.
Ia juga menyebut Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 yang tetap relevan.
Resolusi 2254, yang diadopsi pada 2015, menyerukan proses politik yang dipimpin Suriah dengan fasilitasi PBB untuk membentuk pemerintahan yang kredibel, inklusif, dan non-sektarian, serta menetapkan kerangka waktu dan proses untuk penyusunan konstitusi baru.
Meski banyak perubahan sejak resolusi itu diadopsi, Dujarric menegaskan komitmen PBB untuk “membantu rakyat Suriah.”
“Kami semua tetap mencari kejelasan lebih lanjut,” tambahnya.
Senjata Kimia dan Hak Asasi Manusia
Ketika ditanya tentang senjata kimia di Suriah, Dujarric mengatakan, “Kami tetap berkomunikasi erat dengan rekan-rekan kami di sekretariat teknis OPCW (Organisasi Pelarangan Senjata Kimia).”
Ia menambahkan bahwa senjata kimia di Suriah selalu menjadi perhatian serius PBB.
“Sangat krusial agar semua pihak yang aktif di Suriah melakukan segala langkah untuk memastikan bahwa senjata kimia yang tersisa disimpan dengan kondusif dan, tentu saja, tidak pernah digunakan.”
Dujarric juga mengomentari pembebasan tahanan di Suriah dan menekankan pentingnya menjaga arsip mengenai tahanan tersebut agar “pertanggungjawaban melalui proses peradilan” dapat dijamin.
“Kami mau memastikan bahwa kolega kami di bagian kewenangan asasi manusia dapat segera pergi ke Damaskus,” katanya, seraya menambahkan bahwa terdapat sejumlah mekanisme, termasuk dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB.
Sumber: Anadolu
Baca juga: PBB: Pendudukan Israel di area penyangga Golan langgar perjanjian 1974
Baca juga: Biden dukung transisi ketua Suriah di bawah naungan PBB
Baca juga: Rusia serukan pertemuan darurat DK PBB mengenai Suriah
:
Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024
