Kemkomdigi Siapkan Studi Ukur Kesiapan Masyarakat Indonesia Adopsi Ai - Beritaja

Yogyakarta (BERITAJA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah menyiapkan studi untuk mendiagnostik alias mengukur kesiapan masyarakat di Indonesia mengangkat kepintaran artifisial (Artificial Intelligence/AI) sebagai solusi baru menyelesaikan persoalan yang ditemui di beragam sektor industri.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan bahwa studi tersebut merupakan kelanjutan dari hasil pengukuran Readiness Assesment Method (RAM) AI dari UNESCO di Indonesia beberapa waktu lalu.

"Ini (diagnostik kesiapan mengambil AI) kelanjutan dari RAM AI, jadi bakal ada serial perbincangan dengan stakeholders antara lain dengan pelaku industri ada tech companies, lalu kemudian ada organisasi-organisasi masyarakat, ada pelaku industri, ada akademisi gitu ya jadi semua pihak kita ajak bicara," kata Nezar di Yogyakarta, Selasa (10/12) malam.

Nezar mengatakan, berbarengan dengan itu, nantinya patokan unik yang lebih mengikat mengenai mengambil AI juga bakal dikaji sehingga nantinya mengambil AI di Indonesiamampu mempunyai tata kelola yang lebih efisien.

Saat ini, kajian tersebut dilakukan untuk memutuskan instrumen norma mana yang tepat untuk mengatur tata kelola mengambil AI di masyarakat maupun di industri.

"Kita lagi menimbang apakah dia bakal dalam corak Peraturan Menteri alias tidak dia Peraturan Pemerintah, alias Peraturan Presiden," tutupnya.

Sebelumnya, mengenai dengan pengukuran RAM AI di Indonesia, UNESCO melakukan RAM AI mulai Mei 2024 dan hasilnya diumumkan pada Oktober 2024.

RAM AI merupakan pengukuran kesiapan suatu negara untuk mengangkat AI secara etis dan bertanggung jawab yang dikembangkan oleh UNESCO. Di level regional Asia Tenggara, Indonesia menjadi yang pertama menyelesaikan RAM AI dari UNESCO.

Pengukuran tersebut menyoroti beberapa area penting, termasuk akibat sosial dan ekonomi yang diakibatkan teknologi AI di Indonesia.

Mulai dari kekhawatiran utama yang muncul mengenai pergeseran lapangan kerja, terutama di wilayah pedesaan, sementara masyarakat perkotaan menekankan mengambil AI yang etis dan bertanggung jawab.

Laporan ini juga menyoroti kesenjangan dalam akses info yang dapat memperkuat potensi bias dan diskriminasi, serta merangkum catatan bahwa penelitian AI di Indonesia tetap tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, menghalang perkembangan teknologi di Indonesia.

Selain itu, terdapat rekomendasi yang menyarankan pengembangan izin perlu memastikan Tata Kelola AI yang beretika sesuai dengan standar global.

Pembentukan Badan Nasional Kecerdasan Artifisial untuk memperkuat koordinasi lintas sektor juga diperlukan untuk membikin Indonesiamampu mengejar ketertinggalan.

Pengembangan kapabilitas terutama mengenai kesetaraan akses pendidikan dan prasarana AI dinilai sebagai perihal krusial yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mengambil AI di Indonesia menjadi efektif.

Secara unik laporan ini juga merekomendasikan agar pemanfaatan AImampu terjadi secara inklusif dengan pelibatan peneliti dan startup di luar Pulau Jawa.

Editor: Mahfud Muhiddin