Trending

Menjadikan Jakarta sebagai kota ramah lingkungan - Beritaja

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Beberapa hari belakangan ini Jakarta masuk ke dalam ranking 50 besar kota dengan udara jelek di bumi yang tentunya menjadi keprihatinan bagi penduduk DKI Jakarta untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan.

Indeks Kualitas Udara (AQI) pada Sabtu (15/6) misalnya, mencatat kualitas udara Jakarta berada pada poin 106 dengan tingkat konsentrasi polutan PM 2,5 sebesar 40,4 mikrogram per meter kubik alias 8,1 kali lebih tinggi nilai pedoman kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Banyak aspek yang memengaruhi kualitas udara di Jakarta sehingga belum memperlihatkan kondisi membaik. Salah satunya adalah kejadian alam berupa petunjuk angin dari timur yang membawa udara kering. Fenomena alam ini memang kerap terjadi pada bulan Juni hingga Agustus.

Kemudian aspek lain yang tidak kalah krusial dalam memberikan kontribusi pencemaran udara adalah emisi kendaraan bermotor dan gedung gedung yang royal energi. Gedung yang royal daya (listrik) secara tidak langsung menyumbang emisi lantaran pembangkit di Indonesia tetap berbahan bakar batubara (fosil).

Dengan demikian, andaikan Jakarta mau menjadi kota yang mempunyai udara bersih maka tiga aspek penyebab ini secara berjenjang mesti dibenahi. Sebagai contoh untuk kejadian alam, maka langkah terbaik adalah dengan memperbaiki lingkungan ialah dengan memperbanyak pohon dan memperluas area rimba bakau (mangrove) di area pesisir.

Lantas untuk menekan emisi kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mesti segera memperbanyak jaringan transportasi publik. Ketersediaan transportasi publik ini mestimampu mengejar laju pertumbuhan masyarakat terutama di wilayah penyangga.

Seperti diketahui kepadatan lampau lintas yang kerap menghiasi pada jam kerja disebabkan pergerakan masyarakat yang bertempat tinggal di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) menuju Ibu Kota. Dengan kian banyaknya penduduk yang bekerja dan berguru di Jakarta, praktis perlu kebijakan di bagian transportasi agar persoalan kemacetan dapat diatasi.

Terakhir untuk gedung gedung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mesti gencar menyosialisasikan kepada pemilik untuk menerapkan bahan gedung yang lebih ramah lingkungan sehingga tidak lagi "boros" dalam mengkonsumsi energi.

Dari tiga solusi ini tentunya tidak semuanya menjadi tanggungjawab Pemprov DKI Jakarta. Peran stakeholders (badan usaha, perguruan tinggi, tokoh masyarakat) menjadi sangat krusial untuk melakukan perubahan sehingga kebijakan penanganan kualitas udara dapat melangkah mulus.

Akhir-akhir ini sudah banyak pihak yang mau membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai corak kepedulian untuk mengatasi kualitas udara. Seperti TNI dan Polri yang pernah bekerja-sama dengan pemerintah manajemen di DKI Jakarta untuk memanfaatkan lahan kosong dan pekarangan rumah untuk ditanam jenis tumbuhan termasuk pepohonan.

Beberapa perusahaan juga ikut bekerja-sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menghijaukan Jakarta. Beberapa apalagi peduli untuk ikut serta menghiasi Ruang Terbuka Hijau Ramah Anak (RPTRA) yang berada di sudut-sudut kota.

Pemanfaatan lahan menjadi taman menjadi salah satu solusi untuk mengurangi emisi dari bangunan. BERITAJA/ Ganet

Dalam upaya menanggulangi udara kotor pemerintah sendiri sudah mempunyai pedoman yang tertuang di dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di dalam peraturan itu secara jelas mengatur soal hukuman tegas kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi terhadap pencemaran udara yang diukur memakai baku mutu emisi.

Tak hanya itu juga diatur soal tanggungjawab di bagian pencegahan, penanggulangan hingga pemulihan akibat dari pencemaran udara termasuk pemisah waktu untuk mengatasi pencemaran udara ialah tidak boleh lebih dari 24 jam.

Penanganan juga diatur secara berjenjang mulai dari tingkat bupati/ wali kota, gubernur, hingga menteri andaikan persoalan pencemaran udara itu sudah lintas wilayah apalagi pemerintahmampu menunjuk pihak ketiga andaikan penanganan pencemaran udara tidak kunjung dapat diselesaikan.

Peran gedung gedung

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement pada 2016 yang menyepakati untuk ikut berkontribusi untuk mencegah perubahan suasana di dunia. Terkait perihal itu Indonesia menyatakan komitmennya untuk mencapai emisi nol bersih (net zero carbon) pada 2060 yang artinya seluruh aktivitas pembangunan termasuk prasarana mesti berwawasan lingkungan.

Dalam upaya memenuhi sasaran emisi nol persen tersebut, pemerintah telah meningkatkan sasaran penurunan emisi dari semula 31,89 persen menjadi 43,20 persen. Artinya, seluruh masyarakat termasuk bumi upaya diminta untuk melakukan penghematan daya demi tercapainya sasaran tersebut.

Seiring dengan kebijakan itu pemerintah mengeluarkan beragam kebijakan untuk menurunkan emisi mulai dari peningkatan kepatuhan terhadap tata ruang, perencanaan kota berbasis transportasi publik ramah lingkungan, bursa karbon bagi perusahaan publik yang bisnisnya sudah mengangkat standar zero karbon, dan mendorong pembangunan termasuk prasarana berwawasan lingkungan.

Suasana Jakarta saat pemerintah memberlakukan hari bebas kendaraan bermotor pada malam hari. BERITAJA/ Ganet

Kontribusi gedung gedung terhadap pencemaran udara sangat signifikan mencapai 38 persen di tingkat global. Hal ini sangat dimungkinkan lantaran penggunaan bahan gedung yang produksinya kebanyakan belum ramah lingkungan baik itu semen, batu bata, bata ringan, besi, atap, dan lain-lain.

Berangkat dari keprihatinan itu, International Finance Corporation (IFC) sebagai organisasi bagian dari Bank Dunia (World Bank) yang didirikan untuk mendukung sektor swasta di beberapa negara berkembang menerbitkan sertifikat EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencises) alias kreasi terbaik untuk efisiensi tertinggi bagi bangunan-bangunan yang sudah mengangkat standar gedung ramah lingkungan (green building).

Sampai saat ini sertifikat EDGE sudah diserahkan di 103 negara yang mencakup 95 ribu proyek. Sedangkan emisi yang dihemat sudah setara 1,7 juta ton CO2 sejak 2015. Sayangnya untuk Indonesia sejauh ini jumlahnya belum terlalu banyak. Salah satu yang menjadi hambatan lantaran sumber daya dari gedung gedung di Indonesia berasal dari pembangkit batu bara.

Meski demikian, pelaku upaya masihmampu menurunkan emisi melalui carbon offset yakni dengan mengkompensasikan dengan penurunan alias penghematan emisi. Dengan skema ini pemilik gedung tetap berkesempatan mendapat status sebagai gedung ramah lingkungan.

Audit

IFC sendiri terus mendorong perusahaan-perusahaan di beragam negara termasuk Indonesia untuk menerapkan kebijakan zero karbon. Perusahaan yang mau mendapat sertifikasi sebagai gedung ramah lingkungan (green building) tentunya mesti lolos verifikasi dari auditor independen sebelumnya.

Sertifikat ini krusial lantaran sejumlah negara menggunakannya untuk mendapatkan insentif (pengurangan) pajak, kemudian seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan banyak penunggu gedung baik perorangan maupun badan upaya yang mensyaratkan adanya sertifikasi ramah lingkungan lantaranmampu meringankan biaya operasional dan pemeliharaan untuk jangka panjang.

Ada kekhawatiran pemilik gedung yang mau menyematkan teknologi ramah lingkungan memerlukan biaya yang tidak kecil. Pemerintah Indonesia sendiri memastikan seluruh produk gedung yang sudah mengantongi SNI berfaedah sudah lolos uji ramah lingkungan.

Sebagai contoh teknologi kaca dobel (double glass) yangmampu mengoptimalkan pencahayaan sinar mentari tetapi juga menangkal sinar UV sehinggamampu mengurangi pengguna mesin pendingin dan lampu.Teknologi ini rupanya sudah banyak diproduksi di Indonesia sehingga pemilik gedung tidak bakal kesulitan untuk mengaplikasikannya.

Dengan mengangkat bahan gedung ramah lingkungan, gedung minimalmampu mereduksi daya lebih dari 40 persen, tak hanya itu dengan teknologi sekarang ini sangat dimungkinkan untuk menghemat penggunaan air hingga 25 persen.

Lewat upaya penghematan ini, selainmampu mengurangi jejak karbonnya artinya juga ikut berkontribusi pada upaya dunia untuk memerangi perubahan suasana serta mempromosikan lingkungan yang lebih sehat.

Apabila seluruh gedung pencakar langit di DKI Jakarta sudah mengangkat teknologi rendah karbon, tidak tertutup kemungkinan ranking Indonesia yang kerap di ranking teratas udara jelekmampu ditekan.

Apalagi jika bangunan-bangunan tersebut juga mengakomodasi kebijakan pemerintah agar seluruh penunggu menggunakan transportasi publik dalam artian menyediakan akomodasi yang lebih nyaman terhadap pejalan kaki dan membatasi kendaraan pribadi melalui kesiapan lahan parkir.
 

Editor: Mahfud Slamet Hadi Purnomo
Copyright © BERITAJA 2024







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close