Menko Yusril Minta Pemkab Oku Timur Ajukan Usulan Resmi Bangun Lapas - Beritaja

1 bulan yang lalu

Dengan eazy passport, jasa imigrasi yang bakal datang langsung ke tengah masyarakat.

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, untuk segera mengusulkan usulan resmi pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pengajuan itu, kata dia, mesti dilakukan sesegera mungkin agar proses koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai dengan alokasi anggaran dapat segera dilakukan.

"Saya sangat memuji langkah Pemerintah Kabupaten OKU Timur yang sejak lama telahmempersiapkan lahan untuk pembangunan lapas," kata Yusril dalam rapat koordinasi di Jakarta, Rabu, seperti dikonfirmasikan.

Yusril menegaskan bahwa pihaknya bakal membantu mengoordinasikan dengan kementerian teknis dan Kemenkeu agar pembangunan lapas itu mampu segera terealisasi.

Sebagai Kementerian Koordinator, dia mengatakan bahwa tugasnya bukan hanya memantau penyelenggaraan kebijakan, tetapi juga memastikan sinergi antarkementerian melangkah baik untuk menyelesaikan beragam persoalan di daerah.

Sejak 2015, Pemkab OKU Timur telah menghibahkan tanah untuk pembangunan lapas, kemudian pada tahun 2023 sertifikat tanah tersebut telah diterbitkan.

Namun, keterbatasan anggaran wilayah mengakibatkan pembangunan lapas hingga sekarang belum dapat dilakukan.

Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah, dalam kesempatan tersebut, mengutarakan angan agar pembangunan lapas di wilayahnya dapat segera terlaksana dengan support dari Kemenko Kumham Imipas.

Lanosin Hamzah memohon support dan support dari pemerintah pusat lantaran keterbatasan fiskal wilayah menjadi hambatan utama.

"Kami berambisi pembangunan lapas ini dapat menjadi prioritas," ujar Lanosin.

Selain itu, dia juga mengutarakan persoalan pelayanan keimigrasian di OKU Timur. Hal ini mengingat banyak warga, termasuk calonhaji, mengalami kesulitan lantaran tidak adanya instansi imigrasi terdekat.

Menanggapi perihal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram memandang krusial peningkatan akses jasa keimigrasian di wilayah tersebut.

Nyoman mendorong agar dilakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Muara Enim.

Disarankan pula agar pelayanan eazy passport diterapkan di OKU Timur. Eazy Passport memungkinkan pembuatan paspor secara kolektif di luar instansi imigrasi, ialah di letak pemohon dengan menggunakan mobil jasa paspor keliling.

"Dengan eazy passport, jasa imigrasi yang bakal datang langsung ke tengah masyarakat. Selain itu, pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di OKU Timur juga menjadi opsi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan," ucap Surya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas Dwi Nastiti menambahkan bahwa keterlibatan instansi wilayah sangat krusial untuk mendukung pembangunan ke depan.

Dwi Nastiti juga mengingatkan bahwa selain kesiapan lahan, perlu kepastian letak pembangunan bebas dari akibat musibah seperti banjir, longsor, alias gempa bumi.

Selain itu, kata dia, usulan dari abdi negara penegak norma (APH) mengenai juga dibutuhkan sebagai bagian dari persiapan pembangunan

Dipimpin oleh Menko Yusril, rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret percepatan pembangunan lapas dan peningkatan jasa keimigrasian yang lebih merata dan mudah dijangkau oleh masyarakat di OKU Timur.