Menteri Pkp Dan Mendagri Siap Tindaklanjuti Daerah Belum Jalankan Skb - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian siap menindaklanjuti keluhan asosiasi developer perumahan mengenai tetap banyaknya pemerintah wilayah yang belum menjalankan surat keputusan berbareng (SKB) Tiga Menteri mengenai pembebasan bea perolehan kewenangan atas tanah dan gedung (BPHTB) dan persetujuan gedung gedung (PBG) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk berjumpa dengan Menteri Dalam Negeri lantaran penyelenggaraan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum melangkah di banyak daerah," ujar Maruarar Sirait alias Ara dalam pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian berbareng developer di Jakarta, Selasa.

Ara dan Tito berencana bakal melakukan pengecekan langsung di lapangan mengenai penyelenggaraan SKB Tiga Menteri tersebut di daerah-daerah pada Mei.

Sejauh ini daerah-daerah yang rencananya bakal dilakukan pengecekan tersebut ialah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Mendagri Tito Karnavian berencana bakal melakukan zoom meeting terlebih dulu dengan kepala wilayah yang belum menjalankan SKB 3 Menteri tersebut, sebelum melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah mengenai penyelenggaraan SKB Tiga Menteri tersebut berbareng Menteri PKP pada Mei.

"Nanti saya bakal melakukan zoom meeting dengan daerah-daerah yang belum menjalankan," kata Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian berbareng asosiasi developer perumahan mengenai pembahasan dan pertimbangan penyelenggaraan proses pengurusan BPHTB dan PBG di Jakarta, Selasa.

Asosiasi-asosiasi developer ialah Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), dan Pengembang Indonesia mengeluhkan tetap banyaknya wilayah yang belum menjalankan SKB Tiga Menteri.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan berbareng (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Penandatanganan itu berjalan di Jakarta pada 25 November 2024. SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan kewenangan atas tanah dan gedung (BPHTB) serta retribusi persetujuan gedung gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga menekankan pentingnya mempercepat publikasi PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Baca juga: Menteri PKP bakal tambah KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR

Baca juga: Menteri PKP - Menkum telaah izin penyesuaian pemisah penghasilan MBR

Editor: Deborah
Copyright © BERITAJA 2025