Menteri Trenggono: Pagu Efektif Kkp Setelah Efisiensi Rp3,58 Triliun - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pagu efektif di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tercatat mencapai Rp3,58 triliun setelah adanya efisiensi dari yang semula Rp4,84 triliun.

"Setelah adanya efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, maka pagu efektif KKP sebesar Rp3,58 triliun," kata Trenggono dalam rapat kerja berbareng Komisi IV DPR RI sebagaimana dipantau dengan siaran akun youtube Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa.

Dia mengutarakan rincian pagu anggaran tersebut terdiri dari shopping pegawai sebesar Rp1,92 triliun, shopping peralatan Rp1,63 triliun dan shopping modal sebesar Rp37,93 miliar.

Trenggono menuturkan pagu efektif itu bakal dipakai memaksimalkan penyelenggaraan program prioritas Ekonomi Biru dan pemberdayaan masyarakat.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, lanjut Trenggono, KKP telah merancang program support pemerintah yang mencakup beragam sarana produksi dan pemberdayaan bagi nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat di pesisir dan pulau- pulau kecil.

Bantuan pemerintah yang dimaksud di antaranya 11.000 unit support perangkat tangkap, 1.100 unit support mesin kapal, serta premi asuransi nelayan untuk 1 juta orang. Ada juga support 70 juta ekor bibit ikan, 60 ribu ekor calon induk, hingga 20 ribu kilogram bibit rumput laut.

Bantuan pemerintah yang bakal didistribusikan KKP juga ditujukan untuk pemasar hasil perikanan seperti 5.170 unit coolbox, serta 220 unit chest freezer.

“Masih banyak support lainnya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan di beragam wilayah Indonesia,” ucap Trenggono.

Selain berasal dari APBN, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengoptimalkan biaya hibah serta pinjaman dari luar negeri, diantaranya untuk mendukung program ekspansi area konservasi, pembangunan eco fishing port, serta pembangunan prasarana budidaya udang.

Program-program pembangunan ini bakal menambah tenaga kerja baru, seiring hadirnya industri di wilayah setempat..

Rapat kerja itu menghasilkan konklusi salah satunya Komisi IV DPR meminta pemerintah membuka pemblokiran anggaran KKP tahun 2025, mengingat pentingnya pembiayaan program KKP untuk mendukung swasembada pangan, pemberdayaan masyarakat skala kecil, menciptakan lapangan kerja dan pelayanan publik, hingga mendukung penyelenggaraan proyek-proyek strategis sektor kelautan dan perikanan.

“Ini dalam upaya mencapai swasembada pangan dan penerapan kebijakan ekonomi biru sesuai dengan misi Asta Cita pemerintah,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias yang akrab disapa Titiek Soeharto membacakan konklusi rapat.

Editor: Deborah
Copyright © BERITAJA 2025