Ombudsman Ri Soroti Ketidakseimbangan Distribusi Elpiji 3 Kg - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Ombudsman RI menyoroti ketidakseimbangan pengedaran elpiji 3 kilogram berasas hasil pengawasan yang telah dilakukan di beberapa daerah, seperti Sulawesi Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.

Hal itu disampaikan Ombudsman RI dalam Rapat Koordinasi Pengawasan mengenai kebijakan penyaluran elpiji bersubsidi berbareng Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina Patra Niaga pada Senin (10/2).

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa institusinya menemukan beberapa pangkalan berlokasi terlalu berdekatan di satu wilayah, sedangkan di wilayah lain tidak.

Menurut dia, kondisi tersebut mengakibatkan sejumlah masyarakat mesti menempuh jarak yang jauh untuk memperoleh elpiji bersubsidi.

“Ditambah lagi, peran pemasok dalam menjamin kesiapan stok dinilai belum optimal. Saat ini pemasok hanya berfaedah sebagai pemasok tanpa tanggungjawab menyediakan persediaan stok elpiji untuk mengantisipasi lonjakan permintaan alias gangguan pasokan,” kata Yeka.

Selain itu, Ombudsman RI menemukan ketidaksesuaian prosedur pengisian ulang tabung elpiji di beragam stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).

“Ditemukan bahwa standar pengecekan keamanan tabung elpiji berbeda di setiap wilayah, ialah ada yang menggunakan perendaman dalam air hingga hanya dilakukan pemeriksaan manual. Selain itu, sejumlah tabung elpiji tidak mempunyai tanggal kedaluwarsa yang jelas, sehingga berisiko menimbulkan ancaman bagi pengguna,” ujarnya.

Sementara itu, mengenai kebijakan penjualan elpiji bersubsidi dilakukan langsung oleh pangkalan yang telah terdaftar, Ombudsman RI menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam.

“Terutama mengenai kesiapan prasarana pendataan, serta akibatnya terhadap nilai satuan tertinggi (HET) yang bertindak di masyarakat,” katanya.

Ombudsman RI berambisi adanya perbaikan dalam sistem pengedaran elpiji agar subsidi dapat tepat sasaran. Selain itu, pemerintah dan Pertamina diminta segera menindaklanjuti temuan Ombudsman RI guna memastikan keamanan, ketersediaan, serta keterjangkauan elpiji bersubsidi bagi masyarakat.

Editor: Arman
Copyright © BERITAJA 2025