Trending

PDI Perjuangan tak toleransi segala upaya penundaan pemilu - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya bersikap tegas untuk tidak menoleransi segala upaya penundaan pemilu dan bakal melawan pihak-pihak nan mau melakukan penundaan Pemilu 2024.

"Sikap PDI Perjuangan sangat jelas dan secara langsung Ibu Megawati memberikan pengpetunjukan bahwa PDI Perjuangan kokoh pada jalan konstitusi dan tidak menoleransi setiap upaya nan mau mencoba melakukan penundaan pemilu, baik menggunakan celah norma alias pun nan lain," kata Hasto dalam keterangan nan diterima di Jakarta, Senin.

Hasto menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri langsung menginstruksikan agar partai tersebut tetap tegak lurus pada patokan main konstitusi mengenai pemilu.

Hasto menjelaskan perihal itu menanggapi keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat nan amar putusan penundaan pemilu dalam putusan terhadap gugatan Partai Prima.

Menurut dia, Partai Prima sebenarnya tidak mempunyai dasar norma untuk mengusulkan sengketa ke PN Jakarta Pusat apalagi sampai terbit keputusan soal penundaan Pemilu 2024 nan sesuai agenda pencoblosan dilakukan pada 14 Februari 2024.

"Celah norma nan dipakai oleh Partai Prima itu sama sekali tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan tidak menghormati proses pendemokrasian nan dijalankan secara terlembaga, ialah proses pemilu nan dijalankan secara periodik (lima tahun sekali)," jelasnya.

Berita lain dengan Judul: KPU RI pastikan tahapan Pemilu 2024 tak terganggu putusan PN Jakpus

Selain itu, lanjut Hasto, pengadilan negeri juga tidak mempunyai kewenangan dalam menangani sengketa penetapan partai politik peserta pemilu, lantaran kewenangan itu semestinya menjadi ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Untuk masuk SD saja memerlukan syarat-syarat, apalagi ini mau ikut pemilu nan syaratnya sudah diatur dalam undang-undang," kata Hasto.

Dia pun meminta partai politik nan belum lolos menjadi peserta pemilu untuk memperbaiki diri. Sebab, tambahnya, tetap ada kesempatan untuk ikut pada pemilu selanjutnya dengan memenuhi syarat nan diatur dalam undang-undang.

Ketika partai politik nan oleh otoritas berwenang, ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU), dinyatakan tidak memenuhi syarat lampau menguji sengketa ke Bawaslu dan tetap dinyatakan tak lolos, maka seharusnya partai tersebut memperbaiki diri agar ke depan bisa lolos pemilu.

"Bukan dengan langkah menggugat ke pengadilan negeri nan bukan ranah kewenangannya," ujar Hasto.

Berita lain dengan Judul: Presiden dukung KPU banding putusan PN Jakpus soal tunda pemilu
Berita lain dengan Judul: Bawaslu dukung KPU ajukan banding terhadap putusan PN Jakpus



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close