Jakarta (BERITAJA.COM) - Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj (SAS) Institute Abi Rekso menjelaskan peringatan keras Kiai Said Aqil Siroj mengenai masalah pembayaran pajak, bahwa peringatan tersebut bukanlah rayuan anti-pajak.
“Pertama-tama, kudu dipahami bahwa pernyataan Kiai Said Aqil Siroj adalah peringatan bukan ajakan. Kedua, Kiai Said hanya mengingatkan kembali bahwa Ulama NU pernah berfatwa agar penduduk NU tidak bayar pajak. Waktu itu saat muncul masalah Gayus Tambunan,” kata Abi Rekso dalam keterangan nan diterima di Jakarta, Minggu.
Di samping itu, Abi Rekso menjelaskan bahwa pajak adalah peralatan publik (public goods). Jadi, setiap penduduk negara pembayar pajak punya kewenangan untuk mempertanyakan integritas dan transparansi pengelolaan pajak.
“Dan nan perlu kita tegaskan, pajak adalah corak komitmen penduduk negara sekaligus kontrol terhadap pemerintah,” ucapnya.
Peringatan keras Kiai Said bermulai dari perilaku Rafael Alun Trisambodo nan tidak mencerminkan prinsip integritas sebagai petugas pajak. Publik luas juga turut mencurigai asal kekayaan Rafael Alun Trisambodo senilai puluhan miliar rupiah.
Bahkan Presiden Jokowi selaku ketua tertinggi Pemerintah Republik Indonesia, juga turut merespon adanya perilaku non-etis dari kalangan petinggi Kementerian Keuangan.
Selaras dengan rangkaian peristiwa tersebut, Abi Rekso menuturkan bahwa tidak ada nan salah dengan peringatan Kiai Said Aqil Siroj.
“Dalam monarki, pajak itu sebagai perangkat ukur kepatuhan terhadap kerajaan. Sedangkan, dalam negara republik demokratis, pajak adalah komitmen sekaligus kontrol penduduk negara terhadap pemerintah. Kiai Said adalah pembayar pajak sekaligus Ulama besar, peringatan itu kudu dimaknai sebagai otokritik seraya mewakilkan emosi publik atas jengkelnya terhadap perilaku pejabat pajak. Tidak ada nan salah atas pernyataan beliau,” ucap Abi Rekso.
Abi menilai, atas peringatan Kiai Said terhadap lembaga pemungut pajak, membikin diskursus soal perpajakan nasional hidup. Terlihat gimana akhirnya Presiden Jokowi bereaksi, Sri Mulyani memecat pejabat Bea Cukai, hingga DPR nan bakal memanggil Dirjen Pajak RI.
“Dengan adanya peringatan Buya (Kiai Said Aqil) soal pajak, semua pihak jadi bereaksi, termasuk Presiden Jokowi. Bahkan Dirjen Pajak jadi sowan ke PBNU. Ini kan bagus, diskursus perpajakan nasional menjadi perhatian kita bersama. Buya Said itu 1000 persen NKRI, tuduhan anti pajak itu terlalu berlebihan apalagi fitnah,” ujar Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute ini.
Berita lain dengan Judul: Kiai Said Aqil: Utamakan keutuhan bangsa di tahun politik
Berita lain dengan Judul: Said Aqil Siradj sebut perlu mitigasi sosial hadapi turbulensi politik
COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023