Jakarta (BERITAJA.COM) - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral secara daring dengan Menkeu Pakistan Muhammad Ishaq Dar di Jakarta, Rabu (8/3/2023).
Mengawali pertemuan tersebut, Menkeu Pakistan Muhammad Ishaq Dar, dalam keterangan resmi Kemenkeu, yang dikutip di Jakarta, Kamis, mengpenghargaan capaian perekonomian Indonesia setelah sukses melewati masa pandemi dan pemulihan ekonomi.
Menurut dia, Lembaga Pengelola Investasi/Sovereign Wealth Fund (LPI/SWF) di Indonesia merupakan salah satu model nan dianggap sukses berkembang sangat pesat dan dipenghargaan oleh Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
LPI merupakan biaya nan dimiliki oleh pemerintah untuk diinvestasikan dalam beragam instrumen dengan tujuan mendapatkan imbal hasil, keuntungan, alias pendapatan jenis lain.
Dana pokok LPI bisa berasal dari APBN, penerimaan seperti penerimaan migas, alias dari sumber-sumber penerimaan lainnya nan sah.
Dengan adanya LPI di Indonesia, ialah Indonesia Investment Authority (INA), diharapkan tidak ada ada penerimaan negara nan menganggur dan tidak dimanfaatkan.
Penerimaan tersebut dapat diinvestasikan secara tepat dan berbobot sehingga dapat diperoleh imbal hasil nan bermanfaat.
Menkeu Sri Mulyani menceritakan proses pembentukan LPI sebagai bagian dari reformasi finansial di Indonesia.
Pemerintah Indonesia melakukan komparasi mengenai dasar hukum, struktur, dan tata kelola dengan beberapa LPI nan sudah eksis terlebih dahulu, seperti milik Uni Emirat Arab.
Selain itu, pemerintah juga intens berbincang dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) demi mewujudkan tata kelola LPI nan bisa sesuai dengan standar praktik secara internasional.
Pemerintah Indonesia juga turut melakukan rekrutmen kandidat terbaik untuk mengisi kedudukan pelaksana dan majelis pengawas. Proses rekrutmen melibatkan perusahaan bagian sumber daya manusia nan mempunyai reputasi secara internasional.
Sri Mulyani menuturkan Pemerintah RI juga mengundang perwakilan LPI dari negara lain untuk melakukan wawancara secara langsung kepada para kandidat terpilih. Semua ini dilakukan agar LPI nan terbentuk betul-betul andal dan profesional.
Adapun pembentukan LPI merupakan salah satu bagian dari reformasi melalui beragam Omnibus Law di era Presiden Joko Widodo nan bermaksud menguatkan fondasi perekonomian, sekaligus penyediaan lapangan kerja di Indonesia.
Berita lain dengan Judul: Menkeu: RI berkomitmen tingkatkan kualitas dan standar audit keuangan
Berita lain dengan Judul: Sri Mulyani: Menkeu AS puji penyelenggaraan G20 Indonesia 2022
Berita lain dengan Judul: Menkeu minta BLU kelola aset Rp1.170 triliun dengan baik
Kelik Dewanto
COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023