Banjarmasin (BERITAJA) - Sebagai tindak lanjut program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang alias PUPR Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tetap menunggu keberadaan Pelaksana tugas (Plt) Kepala lembaga tersebut.
Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kalsel Andri serta personil Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD provinsi setempat menyatakan itu, usai rapat kerja berbareng di Banjarmasin, Kamis.
"Dengan penahanan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kalsel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran berstatus tersangka pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) 6 Oktober 2024 sampai saat ini (7/11/2024) belum ada Pkt Kadis PUPR tersebut," ungkap Andri.
Oleh lantaran itu, personil Komisi III DPRD Kalsel H Mustohir Arifin dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) berambisi segera ada penunjukan Plt Kadis PUPR agar programmampu jalan sebagaimana biasa.
"Sayang jika penyelenggaraan program PUPR terlambat lantaran belum adanya Plt Kadisnya.
Padahal cukup banyak proyek strategis yang menyentuh kepentingan rakyat banyak," ujar wakil rakyat asal wilayah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
Secara umum/garis besar anggaran Dinas PUPR Kalsel 2025 itu untuk bagian sumber daya air Rp151,9 miliar lebih, dan bagian marga Rp1,645 triliun.
"Kemudian rencana program bagian cipta karya 2025 total Rp46, 2 miliar lebih," demikian Andri yang juga Kepala Bidang Bina Marga.