Utang Pemprov NTB ke kontraktor tinggal Rp300 miliar - BeritAja

8 bulan yang lalu

beritaja.com

Sebelumnya ada Rp350 miliar, tapi sudah dicicil jadi tinggal Rp300 miliar.

Mataram (BERITAJA.COM) - Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Muzihir mengungkapkan utang pemerintah provinsi kepada kontraktor nan belum bisa dilunasi tahun 2022 tinggal Rp300 miliar.

"Sebelumnya ada Rp350 miliar, tapi sudah dicicil jadi tinggal Rp300 miliar," ujar Muzihir, di Mataram, Minggu.

Ia mengatakan utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB ini terdiri dari beragam program reguler dan pokok-pokok pikiran (pokir) personil DPRD NTB. Seluruh utang nan dimaksud berasal dari program bentuk nan sudah selesai dikerjakan.

"Jadi utang ini tidak hanya pokir, tetapi anggaran pihak ketiga nan belum terbayar. Tidak ada istilah direktif baik di pelaksana alias legislatif, tapi seluruh perjanjian nan ada," katanya pula.

Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Mataram ini, menyatakan atas utang ini, pemerintah wilayah setempat sudah berupaya mencicil pembayaran utang tersebut kepada kontraktor.

Hanya saja itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya, mengingat kondisi finansial wilayah nan tidak baik akibat COVID-19, sehingga menyebabkan banyak anggaran nan kudu direfocusing oleh pemerintah.

"Jadi ini bukan salah pelaksana alias legislatif. Karena akibat pengaruh COVID-19 ini, kita kudu sama-sama menyadari," kata Muzihir.

Menurut Muzihir, untuk dapat melunasi utang-utang tersebut kudu ada terobosan nan perlu dilakukan Pemprov NTB.

"Yang belum dibayar ini kan kontraktor kecil. Kalau kontraktor besar mereka tetap bisa bertahan. Kalau nan mini kan tidak bisa," ujarnya pula.

Untuk utang terbesar ini, kata Muzihir, berada di tiga organisasi perangkat wilayah (OPD), yaitu Dinas PUPR NTB, Dinas Perkim NTB, dan Dinas Pertanian NTB.

"Kalau untuk OPD lain sudah selesai semuanya," katanya lagi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Lombok Timur Rahmatullah Jayadi mendesak Pemprov NTB bayar utang kepada puluhan kontraktor proyek. Utang pagu anggaran tahun 2022 itu sebesar Rp350 miliar.

Ia menuturkan dari satu kontraktor nan menangani proyek pokir DPRD NTB saja, Pemprov NTB berutang Rp1 miliar sampai Rp5 miliar. Utang itu tak kunjung dibayar selama tahun lalu.

"Kami kira Pemprov NTB telah kandas membina pengusaha kalangan menengah ke bawah," katanya pula.
Berita lain dengan Judul: BPBD persilakan korban gempa Lombok berutang di bank